Workshop Penyerapan APBD TA 2015

  1. Pendahuluan
    • Bahwa pelaksanaan Program dan Kegiatan pada APBD Kota Bandung setiap tahunnya senantiasa harus dipertanggungjawabkan guna memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
    • Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Kab/Kota diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan percepatan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan berdasarkan pada  Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, beserta Peraturan Perundang-undangan lainnya.
    • Bahwa berdasarkan SE Mendagri No. 910/3434/SJ, tentang Percepatan Penyerapan Realisasi Anggaran Tahun 2015 bagi Pemerintah Daerah mengamanatkan :
    • Agar Gubernur/Bupati/Walikota segera menindaklanjuti arahan Bapak Presiden dalam mempercepat penyerapan dan realisasi anggaran TA 2015;
    • Bagi Daerah yang melakukan kinerja percepatan penyerapan dan realisasi anggaran Tahun 2015 yang tinggi dan mencapai pertumbuhan ekonomi daerah yang relatif baik dipertimbangkan mendapatkan penghargaan/Insentif sedangkan bagi daerah yang penyerapan dan realisasi yang tidak diharapkan dan pertumbuhan ekonominya tidak baik dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundangan.
    • Bahwa berdasarkan SE Mendagri No. 903/3390/SJ, tentang Sistem Monitoring TEPRA (SISMONTEP), mengamanatkan : Agar  pejabat penghubung TEPRA melaporkan perkembangan realisasi belanja APBD dan perkembangan pengadaan barang/jasa secara rutin setiap bulan kepada Mendagri dan Kepala Staf Kepresidenan, melalui http/monev.lkpp.go.id/tepra.
    • Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan  guna mendorong akselerasi realisasi APBD Kota Bandung TA. 2015.
  2. Realisasi Paket Pekerjaan
    • Jumlah total paket pengadaan Tahun 2015 sebanyak 7.664 paket pekerjaan.
    • Dilaksanakan melalui ULP sebanyak 640 paket pekerjaan atau hanya 8,35% dari jumlah keseluruhan paket  pekerjaan.
    • Sedangkan paket pengadaan/penunjukan langsung yang dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan di seluruh  SKPD Kota Bandung sebanyak 7.024 paket pekerjaan atau (91.65%) dan sampai dengan 31 Agustus 2015 dapat direalisasikan sebanyak 3354 paket  (48 %).
    • Sampai dengan awal semester II Tahun 2015 dari 640 paket pekerjaan di SKPD  telah dapat direalisasikan pembentukan Pokja Lelang sebanyak 601 paket pekerjaan atau (94%),  lelang yang sedang berjalan berjumlah 62 paket pekerjaan dan yang selesai lelang berjumlah 539 paket pekerjaan atau (84%), sedangkan yang belum mengajukan permohonan lelang ke ULP sebanyak 39 paket pekerjaan atau (6%);
  3. Kendala Percepatan Realisasi
    1. PENGADAAN BARANG DAN JASA
      • Munculnya surat edaran LKPP Nomor 1 Tahun 2015 Tangal 14 April 2015 tentang Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa di Surat Kabar yang menginstruksikan kepada Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi (K/L/D/I) menambah mengumumkan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung pada Surat Kabar Nasional atau Surat Kabar Provinsi.
    2. PROGRAM PIPPK
    • Beberapa item dalam kode rekening program PIPPK harus mengalami perubahan sehingga menunggu dilaksanakannya perubahan APBD Kota Bandung;
    • Keterbatasan SDM PNS ditingkat  kelurahan sebagai pelaksana administrasi program PIPPK;
    • Nilai UP dan GU program PIPPK terlalu kecil sehingga menghambat besaran penyerapan anggaran program PIPPK;
    • Terdapat kekosongan 1 (satu) Lurah, yang menyebabkan terhambatnya program PIPPK;
    • Terdapat Kelurahan di 22 Kecamatan belum mencairkan anggaran melalui TU.